RILIS: Wamendagri Menutup Temu Inklusi 6: Saya Harap Kepala Daerah Seriusi Pengarusutamaan Inklusi Difabel
Cirebon, 4 September 2025,- Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menutup rangkaian Temu Inklusi 6 yang berlangsung sejak 2-4 September di Desa Durajaya, Greged Kabupaten Cirebon. Pada sambutannya, Bima Arya menegaskan apa yang ada di Temu Inklusi merupakan bagian dari amanat konstitusi dan panggilan nurani, bahwa jangan ada satupun yang tertinggal dari proses pembangunan […]
Kemenko PMK dan Bupati Cirebon Resmi Membuka Temu Inklusi Nasional ke-6
Cirebon, 2 September 2025 — Temu Inklusi Nasional ke-6 resmi dibuka oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Bupati Cirebon, Imron di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 590 peserta dari 24 provinsi, yang tinggal bersama warga dalam skema live in selama acara berlangsung. Dalam sambutannya, […]
590 Difabel Berpartisipasi dalam Temu Inklusi Nasional ke-6 di Cirebon
Cirebon, 2 September 2025 — Sebanyak 590 teman difabel dari 24 provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam Temu Inklusi Nasional ke-6 yang digelar pada 2–4 September 2025 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon. Temu Inklusi merupakan agenda dua tahunan yang menjadi ruang kolaborasi dan pembelajaran lintas daerah untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Penyelenggaraan tahun […]
INFORMASI UNTUK PESERTA TEMU INKLUSI NASIONAL#6 2025
Bersama ini kami sampaikan beberapa informasi penting terkait pelaksanaan Temu Inklusi Nasional#6 2025: Pelaksanaan Acara Hingga saat ini, acara Temu Inklusi Nasional#6 2025 di Kab. Cirebon masih akan dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Panitia terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Daerah serta pihak keamanan setempat untuk memastikan kelancaran acara. Konfirmasi dan Informasi Kepesertaan Bagi […]
Sektor Pendidikan Dasar Dan Menengah Inklusif
Pendidikan inklusif merupakan perwujudan hak konstitusional penyandang disabilitas sebagaimana dijamin dalam UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 13 Tahun 2020, dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023. Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan menjadi instrumen strategis untuk memastikan penyediaan akomodasi yang layak, layanan asesmen, intervensi dini, pendampingan Guru Pendamping Khusus (GPK), serta penyediaan sarana prasarana aksesibel. […]
Rekomendasi Sektor Pemilu Dan Pemilukada
Di sektor pemenuhan hak politik, hasil pemantauan sepanjang pelaksanaan PEMILU dan PEMILUKADA tahun 2024 masih menunjukkan banyaknya hambatan prosedural dan substansial bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politik mereka. Selain soal data pemilih, aksesibilitas masih menjadi tantangan besar bagi pemilih dengan disabilitas. Layanan dan jangauan dukungan untuk menggunakan suara juga belum merata hingga panti-panti rehabilitasi, […]
Rekomendasi Sektor Dampak Efisiensi Anggaran
Setelah melalui kajian tematik dampak efisiensi anggaran yang dirasakan oleh Penyandang Disabilitas diberbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, komunikasi, alat bantu dan sebagainya; serta berdasarkan mandat UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM), maka tim pengampu isu tematik efisiensi anggaran memberikan inti […]
Rekomendasi Sektor Pengembangan Dan Perluasan Desa/Kelurahan Inklusif
Keberadaan Desa/Kelurahan Inklusif yang saat ini sudah berjalan baik terbukti mampu memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan memperkuat potensi mereka sebagai warga-bangsa yang bermartabat dan berkontribusi efektif terhadap proses-proses pembangunan desa/kelurahan. Pengembagan dan perluasan Desa/kelurahan Inklusif ini merupakan tanggung jawab bersama antar berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, OMS, Akademisi, Pihak Swasta, […]
Rekomendasi Sektor Penguatan Peran Dan Partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas
OPDis telah berperan aktif dan menunjukkan ketangguhan dan kontribusi dalam pemenuhan hak difabel di berbagai daerah. Praktik baik yang dilakukan oleh OPDis, antara lain PMMI Bengkulu, PPDI Cianjur dan PAHDIS Sumba Timur NTT, menunjukkan bahwa penguatan organisasi difabel tidak hanya memperkuat kapasitas advokasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam […]
Rekomendasi Sektor Ketenagakerjaan Inklusif
Diskusi tematik sektor ketenagakerjaan mencatat sejumlah capaian dan tantangan yang masih perlu segera dijawab. Jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan telah meningkat di berbagai daerah dan sebagian telah menunjukkan praktik baik. Namun, mayoritas ULD belum berfungsi optimal dalam perekrutan, pelatihan, maupun pendampingan penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja masih rendah, […]
