Pasca pandemi COVID-19, istilah “efisiensi anggaran” semakin sering digunakan sebagai respon terhadap keterbatasan fiskal dan kebutuhan untuk mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran. Awalnya, kebijakan ini bertujuan untuk memfokuskan anggaran pada prioritas tertentu. Namun, dalam praktiknya, efisiensi seringkali berdampak pada pengurangan atau realokasi dana di sektor sosial, termasuk program pemberdayaan kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas.

           Dalam konteks kebijakan publik, efisiensi anggaran kerap diartikan sebagai penghematan melalui pemangkasan layanan sosial, bantuan, atau program pemberdayaan. Padahal, bagi penyandang disabilitas, program-program ini merupakan penopang utama untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Pemangkasan anggaran pada sektor yang dianggap bukan prioritas dapat membatasi akses dan melanggar hak dasar disabilitas.

        Lebih lanjut, proses pengambilan kebijakan jarang melibatkan penyandang disabilitas sehingga memperdalam ketimpangan dan menunda pemenuhan hak mereka oleh negara. Menyadari urgensi ini, Pusat Rehabilitasi YAKKUM menyelenggarakan Call for Essay sebagai wadah bagi difabel, aktivis, dan pemerhati isu disabilitas untuk menyuarakan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari perspektif mereka. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran publik, memperluas wawasan kritis, dan mendorong dialog konstruktif antara masyarakat sipil dan pemerintah. Dari proses ini, terpilih enam esai terbaik yang mengulas isu lintas sektor, mulai dari dampak efisiensi pada layanan kesehatan mental, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan difabel.

          Untuk memperdalam diskusi, Pusat Rehabilitasi YAKKUM menyelenggarakan diseminasi esai dalam Temu Inklusi 6, sebuah agenda rutin dua tahunan yang menjadi ruang berbagi, berjejaring, dan konsolidasi gerakan difabel untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif. Kegiatan ini mengajak enam penulis esai untuk memaparkan gagasannya, diikuti tanggapan dari kementerian, lembaga, dan akademisi. Dengan pertanyaan utama, “Apakah efisiensi anggaran menjadi ancaman bagi gerakan difabel atau peluang untuk inovasi inklusif?”, kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret yang memastikan efisiensi anggaran berpihak pada difabel.