Rekomendasi Sektor Pendidikan Tinggi Inklusif
Pendidikan tinggi inklusif menjadi salah satu kunci untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses kesempatan yang setara dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun regulasi nasional sudah tersedia, masih terdapat tantangan dalam pendirian dan penguatan ULD di perguruan tinggi, penyediaan akomodasi yang layak, serta integrasi layanan akademik dan non-akademik. Kolaborasi lintas kementerian, perguruan tinggi, organisasi […]
Sektor Hak Atas Keadilan dan Bantuan Hukum
Pemenuhan hak atas keadilan merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Namun, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan hukum, baik dalam bentuk keterbatasan regulasi, aksesibilitas, maupun kapasitas aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum. Pembahasan RKUHAP 2025 serta evaluasi atas kebijakan bantuan hukum menunjukkan bahwa isu inklusivitas belum sepenuhnya […]
Rekomendasi Sektor Hak Atas Kesehatan
Diskusi tematik sektor kesehatan menegaskan bahwa meskipun regulasi nasional telah tersedia, seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan, implementasinya masih jauh dari optimal. Hambatan utama meliputi: belum tersedianya data by name by address, keterbatasan layanan rehabilitasi dan intervensi dini, ketimpangan geografis fasilitas, rendahnya kapasitas tenaga […]
Rekomendasi Sektor Pendataan dan Identitas Kependudukan
Pemenuhan hak atas pendataan dan identitas kependudukan merupakan prasyarat penting bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses layanan dasar, perlindungan sosial, dan berpartisipasi penuh sebagai warga negara. Namun hingga kini, pendataan disabilitas masih menghadapi berbagai kendala serius: perbedaan definisi dan instrumen antar lembaga, keterbatasan cakupan dan integrasi data, minimnya partisipasi difabel dalam proses pendataan, serta layanan […]
Rekomendasi Sektor Perlindungan Sosial
Diskusi tematik sektor perlindungan sosial menegaskan bahwa akses penyandang disabilitas terhadap berbagai skema perlindungan sosial, baik nasional maupun daerah, masih menghadapi banyak hambatan. Tantangan utama meliputi keterbatasan data yang valid dan terintegrasi, proses pendaftaran yang belum sepenuhnya aksesibel, serta lemahnya pemahaman aparatur dan petugas lapangan mengenai prinsip inklusi. Di sisi lain, inisiatif lokal dan praktik […]
Drs. H. Imron, M.Ag. Bupati Cirebon
Kate Shanahan
Januarita Eki Puspitasari, SH., M.H.
Girlie LA Ginting
Eko Riyadi, S.H., M.H.
