Temu Inklusi,- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia mngeadakan diskusi tematik ke 4 tentang praktik baik bagaimana organisasi difabel berperan dalam pengarusutamaan inklusi difabel di Tingkat lokal yang diselenggarakan secara daring pada, Senin 30 Juni 2025. Diskusi tematik yang merupakan bagian dari rangkaian Temu Inklusi ke 6 itu dihadiri organisasi difabel mulai dari Tingkat desa seperti Kelompok Difabel Desa (KDD) di berbagai daerah.
Tri Wahyu, Program Manajer Gerakan Optimalisasi Organisasi Difabel (GOOD) menjelaskan selama ini difabel di daerah mengalami diskriminasi terstruktur. Mulai dari kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan difabel, peraturan tanpa ada partisipasi, norma sosial yang menyudutkan atau dalam praktik-praktik dalam keseharian.
Menurut Wahyu, pengarusutamaan inklusi difabel menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan dan program, terutama di tingkat lokal dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Organisasi Difabel di daerah memainkan peran strategis dalam mendorong perubahan paradigma, memperjuangkan hak-hak difabel, serta memastikan keterlibatan kelompok difabel dalam proses pengambilan keputusan termasuk terkait kebijakan publik.
“Di forum diskusi ini kita coba belajar dari berbagai inisiatif dan pendekatan berbasis komunitas yang sudah dilakukan, sekaligus juga memperkaya model kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Wahyu.
Paulus Kamulung, Ketua Pusat Advokasi Hak-hak Disabilitas Sumba (PAHDIS) NTT menceritakan difabel di daerah sangat memprihatinkan. Stigma dan pandangan buruk tentang difabel menjadi tantangan bagi gerakan advokasi difabel di wilayah Timur Indonesia. Sehingga kampanye-kampanye penyadaran perlu dilakukan lebih massif.
Senada dengan Paulus, Irna Riza Yuliastuty, Ketua Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusi (PMMI) Bengkulu, menjelaskan situasi perempuan difabel di Bengkulu yang masih mengalami berbagai perilaku diskriminasi. Minimnya afirmasi dan kesempatan untuk turut serta dalam membangun desa juga stigma yang dilekatkan.
Situasi serupa juga terjadi di kabupaten Cianjur, hal tersebut di sampaikan Tanti Trisani, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Cianjur. Difabel belum bisa mengakses Pendidikan yang berbuntuk pada sulitnya mendapatkan hak untuk mengakses ketenagakerjaan. Sehingga difabel memungkinkan terjebak pada kondisi ekomomi yang jauh dari kata layak.
“Mau kerja harus ada ijazah, sedangkan difabel untuk dapat akses Pendidikan itu masih sulit. Ini yang kemudian berdampak pada ekonomi difabel juga,” tutur Tanti.[]
