Cirebon, 12 Juni 2025 — Setelah menyatakan komitmen dan dukungan terhadap penyelenggaraan Temu Inklusi ke 6 dan ditetapkannya kabupaten Cirebon sebagai tuan rumah, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bersama dengan panitia TI lakukan koordinasi untuk memastikan kebutuhan dan persiapan selama rangkaian TI berlangsung sampai hari H pada 2-4 September 2025 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged.
Imron Rosyadi, Bupati Cirebon menegaskan komitmen dan dukungannya terhadap penyelenggaraan TI merupakan kewajiaban selaku pemerintah DALAM melayani semua warga, termasuk masyarakat difabel. Pihaknya menyadari masyarakat difabel memiliki potensi luar biasa dan perlu didukung agar menghasilkan manfaat yang bisa berdampak bagi diri sendiri ataupun masyarakat.
“Fungsi pemerintah adalah melayani semua warga, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Difabel juga memiliki potensi yang luar biasa dan perlu didukung agar mereka bisa bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat,” ujar Imron.
Koordinasi tersebut dihadiri juga Komisi Nasional Disabilitas (KND), Program INOVASI, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Sosial, Kemenag Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra Setda kegiatan yang berlangsung di kantor Pemerintah Kabupaten Cirebon. Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Temu Inklusi Nasional 2025 bertajuk “Komitmen, Sinergi, Aksi, dan Inovasi Berbasis Kebhinnekaan untuk Indonesia Emas 2045.” TI kali ini direncanakan akan menghadirkan sekitar 3.000 peserta dari seluruh Indonesia.
Komisioner KND, Eka Prastama, menyampaikan bahwa Cirebon dipilih sebagai lokasi Temu Inklusi Nasional karena dinilai memiliki praktik baik dalam mendorong inklusi sosial, khususnya melalui program desa inklusi yang digerakkan oleh FKDC dan SIGAB Indonesia, serta dukungan dari Program SOLIDER-INKLUSI.
“Kami melihat Cirebon telah menjadi contoh praktik baik dalam pemenuhan hak difabel, terutama di sektor pendidikan. Ini sejalan dengan mandat nasional untuk menurunkan angka anak difabel yang tidak sekolah,” jelas Eka.
Dukungan terhadap pendidikan inklusif juga disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa seluruh sekolah dasar negeri di Kabupaten Cirebon kini diwajibkan menerima siswa difabel. Pendataan dan pelatihan bagi guru akan diperkuat melalui integrasi sistem profil belajar siswa.
Sementara itu, Program INOVASI dan Wahana Inklusif Indonesia (WII) memaparkan rencana penguatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta orang tua dalam membangun lingkungan belajar yang lebih inklusif. Program ini akan dimulai dengan pendampingan pada delapan satuan pendidikan, termasuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah.
Abdul Mujib, ketua FKDC, sekaligus penggerak lokal program desa inklusi, menyampaikan capaian yang telah dirintis sejak 2023. Mulai dari regulasi tingkat desa ramah difabel, pelibatan aktif kelompok difabel dalam proses musrenbang, hingga pendataan berbasis komunitas yang lebih akurat.
Abdul Mujib juga menekankan perlunya dukungan konkret dari Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menyukseskan Temu Inklusi, terutama dalam aspek teknis seperti fasilitas, transportasi, dan dukungan CSR dari sektor swasta.
Muh Syamsudin, ketua Temu Inklusi ke 6 menyampaikan bahwa Temu Inklusi bukan sekadar agenda dua tahunan, melainkan bagian dari upaya kolektif lintas sektor untuk mempercepat pemenuhan hak-hak difabel di Indonesia.
Audiensi ditutup dengan kesepahaman antar pihak untuk segera menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang terarah, mencakup perincian kebutuhan, pembagian peran, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk memastikan pelaksanaan Temu Inklusi ke-6 tahun 2025 di Kabupaten Cirebon berlangsung sukses dan memberikan dampak nyata bagi perluasan praktik inklusi sosial di Indonesia.[]
