PERNYATAAN SIKAP
SIGAB Indonesia & GARAMIN NTT
MENEGASKAN KEBERPIHAKAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN KOMITMEN KEMITRAAN KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN TEMU INKLUSI NASIONAL #7 TAHUN 2027
Yogyakarta/Kupang, 16 November 2026
Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan GARAMIN NTT menyampaikan sikap bersama terkait pemberitaan mengenai dugaan tindak kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mencuatnya kasus tersebut menjadi perhatian publik, terlebih karena pemberitaannya muncul sehari setelah pelaksanaan soft launching Temu Inklusi Nasional #7 Tahun 2027 di Kabupaten Kupang pada 12 November 2026.
Sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki komitmen terhadap pemajuan hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan inklusi disabilitas, SIGAB Indonesia dan GARAMIN NTT memandang penting untuk menyampaikan penjelasan mengenai kronologi informasi yang diterima GARAMIN, sekaligus menegaskan sikap dan komitmen kedua organisasi terhadap penanganan dugaan kasus tersebut serta keberlanjutan penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional #7 Tahun 2027.
1. Kronologi GARAMIN NTT Mengetahui Informasi Dugaan Kasus
GARAMIN NTT pertama kali menerima informasi mengenai pemberitaan dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 09.40 WITA. Informasi tersebut disampaikan oleh salah seorang staf LBH APIK melalui pesan WhatsApp kepada salah satu pengurus GARAMIN NTT.
Setelah menerima informasi tersebut, GARAMIN segera melakukan konfirmasi kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda NTT. Dari komunikasi tersebut diperoleh informasi bahwa laporan terkait dugaan kasus tersebut memang telah diterima dan sedang ditangani oleh kepolisian. Selanjutnya, GARAMIN mengomunikasikan informasi tersebut kepada SIGAB Indonesia untuk berkoordinasi mengenai langkah dan sikap organisasi.
Pada 13–14 November 2026, GARAMIN terus melakukan koordinasi internal dan komunikasi dengan jejaring organisasi masyarakat sipil. Selanjutnya, pada 14 November 2026 pukul 17.00 WITA, SIGAB Indonesia memfasilitasi pertemuan koordinasi bersama GARAMIN NTT untuk menyepakati sikap dan langkah bersama dalam merespons perkembangan kasus tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, kedua organisasi menegaskan keberpihakan terhadap korban, dukungan terhadap proses hukum, serta komitmen untuk turut mengawal penanganan kasus bersama jejaring masyarakat sipil dan lembaga pendamping korban.
Dengan demikian, perlu kami tegaskan bahwa GARAMIN NTT baru mengetahui informasi mengenai dugaan kasus tersebut pada 13 November 2026, setelah Softlaunching Temu Inklusi Nasional #7 pada 12 November 2026 selesai dilaksanakan. GARAMIN NTT tidak mengetahui adanya dugaan peristiwa tersebut sebelum maupun selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Sikap terhadap Dugaan Tindak Kekerasan Seksual
SIGAB Indonesia dan GARAMIN NTT menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan, siapa pun yang diduga menjadi pelakunya dan apa pun jabatan atau kedudukannya. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak asasi manusia, serta merendahkan martabat dan hak korban. Oleh karena itu, setiap dugaan tindak kekerasan seksual harus ditangani secara serius melalui proses hukum yang berlaku.
Kami menyatakan keberpihakan kepada korban dan mendukung penuh penanganan kasus ini melalui proses hukum yang objektif, transparan, profesional, dan berkeadilan. Korban berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan. Seluruh proses penanganan harus memastikan terpenuhinya hak, kepentingan, keselamatan, dan persetujuan korban, tanpa adanya intimidasi, tekanan, ataupun intervensi dari pihak mana pun. Tidak boleh ada bentuk penyelesaian yang mengabaikan atau mengesampingkan hak-hak korban.
Di sisi lain, kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah tidak berarti mengurangi keberpihakan kepada korban maupun komitmen kami untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan terwujudnya keadilan.
Sebagai organisasi yang berkomitmen pada pemajuan hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan, SIGAB Indonesia dan GARAMIN NTT menegaskan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan seksual. GARAMIN NTT juga menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan jaringan masyarakat sipil serta lembaga pendamping korban, termasuk LBH APIK, guna mendukung pemenuhan hak-hak korban dan mengawal proses penanganan kasus ini.
3. Penegasan Kemitraan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional #7 Tahun 2027
Terkait penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional #7 Tahun 2027 di Nusa Tenggara Timur, SIGAB Indonesia dan GARAMIN NTT menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini dibangun atas dasar kemitraan kelembagaan antara organisasi masyarakat sipil dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Kupang.
Kemitraan tersebut merupakan komitmen bersama yang dibangun melalui mekanisme kelembagaan, termasuk dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, bukan merupakan relasi, komitmen, ataupun janji pribadi Bupati Kupang maupun pejabat tertentu. Kolaborasi ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab bersama untuk mendorong pembangunan yang inklusif serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap penyelenggaraan Temu Inklusi merupakan bagian dari komitmen kelembagaan pemerintah daerah yang dibangun melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintahan. Oleh karena itu, kemitraan tersebut tidak bergantung pada individu atau pejabat tertentu, melainkan merupakan bagian dari agenda pembangunan daerah yang perlu dijaga keberlanjutannya.
Dengan demikian, dinamika maupun persoalan hukum yang melibatkan individu pejabat pemerintahan tidak serta-merta mengubah komitmen dan tujuan penyelenggaraan Temu Inklusi. Kami berharap seluruh pihak dapat membedakan secara jelas antara persoalan hukum yang harus ditangani secara independen dengan agenda kolaborasi pembangunan inklusif yang merupakan kepentingan bersama.
4. Komitmen Keberlanjutan Temu Inklusi dan Gerakan Inklusi Disabilitas
Temu Inklusi merupakan forum dua tahunan yang diinisiasi SIGAB Indonesia sejak 2014 sebagai ruang konsolidasi, pertukaran pengetahuan, pembelajaran praktik baik, serta penguatan kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif.
Penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional #7 Tahun 2027 di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari keberlanjutan gerakan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.
SIGAB Indonesia dan GARAMIN NTT tetap berkomitmen mendorong penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional #7 sebagai ruang konsolidasi, kolaborasi, dan penguatan gerakan inklusi disabilitas di Indonesia, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas.
Kami akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap perkembangan situasi, termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan kemitraan dan penyelenggaraan kegiatan. Hal terpenting adalah memastikan bahwa agenda pembangunan inklusif tetap berjalan tanpa mengurangi komitmen terhadap perlindungan korban dan penegakan keadilan.
5. Penegasan Komitmen Bersama
Melalui pernyataan ini, SIGAB Indonesia dan GARAMIN NTT menegaskan empat komitmen utama:
- Berpihak kepada korban dan keluarga, serta mendukung sepenuhnya proses hukum yang adil atas dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, dengan mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.
- Bersama jejaring organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendamping korban, turut mengawal penanganan kasus agar berjalan secara independen, transparan, dan berkeadilan.
- Menjaga keberlanjutan agenda pembangunan inklusif dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui kemitraan kelembagaan serta penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional #7 Tahun 2027 di Nusa Tenggara Timur.
- Menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan jaringan untuk menyikapi kasus ini secara bijak dan proporsional, serta menghindari spekulasi maupun komentar yang dapat menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi panitia lokal Temu Inklusi Nasional #7, yang pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan kasus tersebut.
Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan prinsip keadilan, menghormati proses hukum, tidak melakukan intimidasi maupun perundungan terhadap pihak mana pun, serta memberikan ruang dan dukungan bagi korban untuk memperoleh keadilan.
Penanggung Jawab
- Yafas Aguson Lay (Direktur GARAMIN NTT)
- Muh Syamsudin (Direktur SIGAB Indonesia)
Narahubung
- Berti Malingara : 0812-3946-3906
- Ninik Heca : 0813-5442-5481





