KUPANG — Pengarusutamaan inklusi difabel dalam pembangunan daerah membutuhkan kebijakan yang terencana, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif organisasi dan komunitas difabel. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam talkshow bertajuk “Pengarusutamaan Inklusi Difabel di Provinsi NTT melalui RAD PD dan Musik Keren” yang diselenggarakan dalam rangkaian Soft Launching Temu Inklusi Nasional #7 Tahun 2027 di Kantor Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (12/11/2026).
Perwakilan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Dwi Rahayuningsih, menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki pembagian kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan inklusif. Karena itu, kebijakan nasional perlu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut Dwi, RAD PD menjadi instrumen untuk menerjemahkan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) ke dalam rencana aksi di tingkat provinsi. Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah, mulai dari pendataan, pemenuhan layanan dasar, hingga akses terhadap kegiatan sosial dan ekonomi.
“Detail yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, setiap OPD diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah,” jelasnya.
Ia mencontohkan, kebutuhan pembangunan di setiap wilayah tidak selalu sama. Daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar perlu menempatkan pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai salah satu prioritas. Sementara itu, daerah dengan kondisi infrastruktur yang relatif lebih baik dapat mengembangkan fokus pada sektor pembangunan lainnya.
Dwi menegaskan, RAD PD tidak boleh berhenti sebagai dokumen kebijakan. Rencana tersebut harus diintegrasikan ke dalam rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD) setiap tahun, termasuk penganggarannya.
Berdasarkan pemaparan Dwi dalam talkshow, hingga saat ini terdapat 11 provinsi yang telah menetapkan RAD PD. Sementara itu, sekitar sembilan hingga sepuluh provinsi lainnya sedang dalam proses penyusunan dan mendekati tahap final. Bappenas berharap jumlah provinsi yang memiliki RAD PD mencapai sekitar 20 hingga 22 provinsi pada akhir 2026 atau awal 2027.
Dwi juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT karena termasuk salah satu provinsi yang lebih awal menetapkan RAD PD. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inklusivitas dan kesetaraan bagi difabel.
Musik Keren Perluas Pelibatan Kelompok Rentan
Selain RAD PD, talkshow membahas Musik Keren sebagai ruang partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan. Ketua Pertuni Kota Kupang, I Made Astika Dhana, menjelaskan bahwa Musik Keren merupakan musyawarah perencanaan pembangunan yang cakupannya lebih luas daripada isu disabilitas.
Menurut Astika, forum tersebut juga melibatkan kelompok anak, perempuan, lanjut usia, masyarakat adat, dan masyarakat kurang mampu. Prosesnya dilakukan melalui identifikasi masalah dan kebutuhan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan program yang dibahas bersama pemerintah daerah.
Astika menceritakan, keterlibatan organisasi difabel dalam penyusunan RAD PD di NTT telah dimulai melalui proses konsolidasi dan pemetaan kebutuhan. Pada tahap penyusunan, tujuh perwakilan difabel dari berbagai organisasi dan ragam disabilitas terlibat dalam tim fasilitator bersama perwakilan Bapperida Provinsi NTT.
Mereka mengidentifikasi persoalan yang dihadapi difabel di berbagai kabupaten dan kota, kemudian memetakannya menggunakan matriks APKM, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil pemetaan tersebut disampaikan kepada tim fasilitator Bapperida untuk diselaraskan dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Astika juga menyebutkan bahwa proses penyusunan RAD PD NTT menghasilkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2024 tentang RAD PD. Dalam proses tersebut, organisasi difabel dan pemerintah daerah saling belajar mengenai kebutuhan serta hambatan yang dihadapi berbagai ragam disabilitas.
Dalam pelaksanaan Musik Keren, proses identifikasi kebutuhan mulai menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Usulan yang masuk kemudian dikelompokkan berdasarkan bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sebelum dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Meski demikian, Astika menyampaikan bahwa belum seluruh usulan dapat diakomodasi. Sebagian usulan belum memperoleh dukungan anggaran. Selain itu, organisasi difabel belum memiliki mekanisme yang memadai untuk memantau perkembangan usulan, termasuk mengetahui alasan ketika usulan tidak dapat diakomodasi.
“Belum ada mekanisme untuk kami yang difabel ini bisa memantau atau melacak usulan yang sudah kami masukkan sampai di mana prosesnya. Apakah berhasil diakomodasi atau tidak, dan kalau tidak, apakah karena kewenangan atau tidak memiliki anggaran,” ungkapnya.
Sebanyak 45 Usulan Masuk SIPD untuk 2027
Dari sisi pemerintah daerah, Fritz Nggili, mewakili Bapperida Provinsi NTT menyampaikan bahwa pemerintah provinsi melalui Bapperida terus mengawal proses perencanaan pembangunan inklusif. Bersama organisasi masyarakat sipil dan kelompok inklusif, pemerintah telah melakukan pengelompokan terhadap 45 usulan yang masuk melalui Musik Keren.
Menurut Fritz, seluruh usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam SIPD untuk perencanaan tahun 2027. Pemerintah provinsi akan terus mengawal agar usulan terkait inklusi dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
“Kami berharap usulan itu kita kawal lagi sehingga prioritas pembangunan daerah yang terkait inklusi bisa terdistribusi berdasarkan usulan-usulan tersebut ke program kegiatan di tingkat perangkat daerah,” katanya.
Fritz juga menyampaikan bahwa proses penyusunan RAD PD telah dibahas kembali bersama komunitas inklusif beberapa waktu sebelum kegiatan berlangsung. Pemerintah provinsi, menurutnya, sedang mendorong percepatan penerbitan peraturan gubernur sebagai payung regulasi yang memperkuat pelaksanaan RAD PD.
Ia berharap regulasi tersebut dapat mendorong perangkat daerah lebih responsif terhadap usulan kelompok inklusif dan mengawalnya hingga tahap pelaksanaan. Fritz juga menyebut Musik Keren telah menjadi bagian dari inisiatif bersama antara organisasi masyarakat dan pemerintah provinsi.
Pemerintah Provinsi NTT bahkan mendorong Musik Keren sebagai salah satu inovasi dalam Innovative Government Award Kementerian Dalam Negeri. Ke depan, pemerintah berharap semangat dan praktik Musik Keren dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Kupang serta pemerintah kabupaten dan kota lainnya di NTT.
Partisipasi Bermakna dan Pengawasan Kebijakan
Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND), Jonah, menekankan bahwa tantangan utama dalam pengarusutamaan inklusi difabel adalah perubahan paradigma. Menurutnya, difabel harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki ruang, kesempatan, dan peluang untuk mengambil peran.
Ia menilai partisipasi bermakna perlu menjadi prinsip dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Interaksi langsung antara pemerintah dan difabel diperlukan agar perencanaan tidak hanya didasarkan pada asumsi mengenai kebutuhan difabel.
“Kalau tidak terjadi interaksi, perencanaan bisa menjadi asumtif. Kita perlu menghindari itu,” ujarnya.
Jonah menjelaskan, pelibatan bermakna juga dapat meningkatkan kapasitas seluruh pihak yang terlibat, baik organisasi difabel maupun pemerintah. Melalui proses tersebut, masing-masing pihak dapat memahami kebutuhan, kewenangan, serta peran dalam mewujudkan pembangunan inklusif.
Ia juga mendorong adanya alat ukur untuk menilai pelaksanaan pembangunan inklusif difabel. Menurutnya, pengukuran dapat menggunakan indikator hak-hak difabel atau Disability Rights Indicators, yang mencakup aspek struktur kebijakan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dirasakan.
Jonah berharap ke depan tersedia indeks pembangunan nasional yang inklusif difabel. Indeks tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mengetahui capaian pembangunan inklusif secara terukur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Sementara itu, Dwi Rahayuningsih menekankan pentingnya keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah sejak awal penyusunan kebijakan. Setiap OPD perlu memahami kewenangan dan perannya dalam pemenuhan hak difabel, termasuk perangkat daerah yang tidak memberikan layanan secara langsung kepada individu.
Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi lintas sektor dengan melihat kebutuhan individu secara menyeluruh. Dengan pendekatan tersebut, berbagai perangkat daerah dapat berbagi peran dalam memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, alat bantu, fasilitas umum, dan layanan lainnya.
Dwi menambahkan, pemantauan dan evaluasi perlu melibatkan difabel sebagai penerima layanan. Masukan dari organisasi difabel dapat menjadi bahan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan berikutnya.
Melalui talkshow ini, para narasumber menyoroti pentingnya kesinambungan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penguatan RAD PD dan Musik Keren diharapkan tidak hanya memperluas ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga memastikan usulan kelompok rentan dapat memengaruhi prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Soft Launching Temu Inklusi Nasional #7 Tahun 2027 yang mengusung tema “Dari Timur untuk Indonesia Inklusif: Menguatkan Komunitas, Memperluas Dampak”. Temu Inklusi #7 direncanakan berlangsung di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, NTT.
Penyelenggaraan Temu Inklusi #7 diinisiasi SIGAB Indonesia bersama GARAMIN NTT, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Kupang, serta didukung oleh Program INKLUSI dan CBM Global.
Melalui forum ini, penguatan kebijakan daerah dan partisipasi komunitas diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan inklusi dari tingkat lokal hingga nasional.[]
Narahubung:
Ninik Heca (Ketua Panitia Nasional Temu Inklusi ke 7): +62 813-5442-5481
Elmi Sumiati Ismau (Panitia Lokal Temu Inklusi ke 7): +62 823-3948-5302
