KUPANG, 12 November 2026 — Bupati Kupang, Yosef Lede, bersama Wakil Bupati Kupang, Ourum Obe Titu Eki, menandai peluncuran awal (soft launching) Temu Inklusi Nasional ke-7 dengan memukul gong di Kantor Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Forum nasional dua tahunan tersebut direncanakan berlangsung pada 2027 di Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
Mengusung tema “Dari Timur untuk Indonesia Inklusif: Menguatkan Komunitas, Memperluas Dampak”, Temu Inklusi Nasional ke-7 akan menjadi ruang berbagi pengalaman, memperkuat jejaring, dan mengonsolidasikan gerakan inklusi. Forum ini juga diharapkan memperkuat peran komunitas dan organisasi difabel dalam menentukan arah kebijakan serta praktik pembangunan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia bersama GARAMIN NTT, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Kupang, dengan dukungan Program INKLUSI dan CBM Global.
Diinisiasi SIGAB Indonesia sejak 2014, Temu Inklusi mempertemukan difabel, organisasi penyandang disabilitas, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan. Penyelenggaraan di NTT akan menjadi yang pertama di luar Pulau Jawa.
Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan kesiapan pemerintah kabupaten untuk mendukung penyelenggaraan forum tersebut. Ia berharap Temu Inklusi membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Desa Oeletsala.
“Kami siap mendukung melalui ruang dan intervensi anggaran dalam penyelenggaraan Temu Inklusi ke-7. Kami akan melakukan pengawalan dan konsolidasi yang solid. Mari kita jadikan soft launching ini sebagai tonggak untuk keberhasilan Temu Inklusi,” kata Yosef.
Peluncuran awal pada 2026 ini bertepatan dengan satu dekade sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk merefleksikan kemajuan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak difabel, sekaligus merumuskan agenda yang perlu diperjuangkan bersama menuju penyelenggaraan Temu Inklusi pada 2027.
Direktur SIGAB Indonesia Muhammad Syamsudin menegaskan bahwa Temu Inklusi bukan sekadar seminar, konferensi, atau kegiatan seremonial. Forum ini merupakan ruang untuk membangun kesadaran, memperkuat solidaritas, mengembangkan pengetahuan, dan mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Menurut Syamsudin, pemilihan desa sebagai lokasi kegiatan merupakan salah satu ciri khas Temu Inklusi. Desa menjadi ruang perjumpaan bagi peserta dan warga untuk berinteraksi, bertukar pengalaman, serta membangun pemahaman bersama tentang inklusi.
“Mengapa desa? Karena sebagian besar penyandang disabilitas hidup dan tinggal di tengah-tengah masyarakat desa,” ujar Syamsudin.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki berharap penyelenggaraan Temu Inklusi di NTT dapat memperkaya perspektif pembangunan, termasuk dengan memperhatikan pengalaman dan kebutuhan penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas.
Maliki menekankan pentingnya memastikan program pembangunan menjangkau difabel dan memenuhi hak-hak mereka. Ia juga menyoroti perlunya memperkuat kerangka regulasi serta menempatkan difabel sebagai subjek pembangunan dan pemegang hak. Pemenuhan hak difabel, menurutnya, merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.
“Untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan inklusif, pemerintah juga menyusun sejumlah langkah strategis melalui regulasi, termasuk peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Rencana Induk Penyandang Disabilitas,” kata Maliki.
Keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan memperkuat hubungan antara inisiatif masyarakat sipil dan prioritas pembangunan nasional. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga diharapkan membuka peluang kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Peluncuran awal ini turut diisi dengan diskusi mengenai kebijakan inklusi, termasuk Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Diskusi tersebut menjadi ruang untuk membahas penguatan kebijakan dan pelaksanaannya, khususnya di NTT.
Sementara itu, Kate Shanahan dari Program INKLUSI, Kemitraan Indonesia–Australia, menyampaikan bahwa Temu Inklusi merupakan ruang penting untuk berbagi gagasan, membangun jejaring, dan mendorong perubahan melalui kolaborasi.
Shanahan menceritakan pengalamannya menyaksikan interaksi antara warga difabel dan non-difabel dalam kegiatan Temu Inklusi. Menurutnya, perjumpaan tersebut membuka ruang belajar bersama dan memperkuat keyakinan bahwa perubahan menuju masyarakat inklusif terus tumbuh.
Ia menilai NTT memiliki pengalaman dan praktik baik yang dapat dibagikan, sekaligus tantangan yang perlu diatasi bersama.
“Dari Timur, kita ingin membagikan praktik-praktik baik untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif,” ujar Shanahan.
Melalui Temu Inklusi Nasional ke-7, penyelenggara mengajak pemerintah, organisasi difabel, masyarakat sipil, komunitas, dunia usaha, akademisi, media, dan mitra pembangunan memperkuat kerja sama. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan memperluas praktik baik yang mendukung pemenuhan hak difabel, sejalan dengan agenda Indonesia Inklusif 2030 dan Indonesia Emas 2045.
Narahubung:
Ninik Heca (Ketua Panitia Nasional Temu Inklusi ke 7): +62 813-5442-5481
Elmi Sumiati Ismau (Panitia Lokal Temu Inklusi ke 7): +62 823-3948-5302
