Sektor Pendidikan Dasar Dan Menengah Inklusif
Pendidikan inklusif merupakan perwujudan hak konstitusional penyandang disabilitas sebagaimana dijamin dalam UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 13 Tahun 2020, dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023. Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan menjadi instrumen strategis untuk memastikan penyediaan akomodasi yang layak, layanan asesmen, intervensi dini, pendampingan Guru Pendamping Khusus (GPK), serta penyediaan sarana prasarana aksesibel. […]
Rekomendasi Sektor Pemilu Dan Pemilukada
Di sektor pemenuhan hak politik, hasil pemantauan sepanjang pelaksanaan PEMILU dan PEMILUKADA tahun 2024 masih menunjukkan banyaknya hambatan prosedural dan substansial bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politik mereka. Selain soal data pemilih, aksesibilitas masih menjadi tantangan besar bagi pemilih dengan disabilitas. Layanan dan jangauan dukungan untuk menggunakan suara juga belum merata hingga panti-panti rehabilitasi, […]
Rekomendasi Sektor Dampak Efisiensi Anggaran
Setelah melalui kajian tematik dampak efisiensi anggaran yang dirasakan oleh Penyandang Disabilitas diberbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, komunikasi, alat bantu dan sebagainya; serta berdasarkan mandat UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM), maka tim pengampu isu tematik efisiensi anggaran memberikan inti […]
Rekomendasi Sektor Pengembangan Dan Perluasan Desa/Kelurahan Inklusif
Keberadaan Desa/Kelurahan Inklusif yang saat ini sudah berjalan baik terbukti mampu memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan memperkuat potensi mereka sebagai warga-bangsa yang bermartabat dan berkontribusi efektif terhadap proses-proses pembangunan desa/kelurahan. Pengembagan dan perluasan Desa/kelurahan Inklusif ini merupakan tanggung jawab bersama antar berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, OMS, Akademisi, Pihak Swasta, […]
Rekomendasi Sektor Penguatan Peran Dan Partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas
OPDis telah berperan aktif dan menunjukkan ketangguhan dan kontribusi dalam pemenuhan hak difabel di berbagai daerah. Praktik baik yang dilakukan oleh OPDis, antara lain PMMI Bengkulu, PPDI Cianjur dan PAHDIS Sumba Timur NTT, menunjukkan bahwa penguatan organisasi difabel tidak hanya memperkuat kapasitas advokasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam […]
Rekomendasi Sektor Transformasi Panti Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Psikososial
Diskusi tematik menegaskan bahwa layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas psikososial masih menghadapi persoalan mendasar. Banyak panti dan balai rehabilitasi masih menjalankan praktik yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti pengurungan, pembatasan kebebasan, pengabaian kebutuhan dasar, bahkan kekerasan. Paradigma layanan sebagian besar masih berbasis institusi tertutup, dengan sumber daya manusia dan sarana yang terbatas, serta […]
Rekomendasi Sektor Ketenagakerjaan Inklusif
Diskusi tematik sektor ketenagakerjaan mencatat sejumlah capaian dan tantangan yang masih perlu segera dijawab. Jumlah Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan telah meningkat di berbagai daerah dan sebagian telah menunjukkan praktik baik. Namun, mayoritas ULD belum berfungsi optimal dalam perekrutan, pelatihan, maupun pendampingan penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja masih rendah, […]
Rekomendasi Sektor Pendidikan Tinggi Inklusif
Pendidikan tinggi inklusif menjadi salah satu kunci untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses kesempatan yang setara dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun regulasi nasional sudah tersedia, masih terdapat tantangan dalam pendirian dan penguatan ULD di perguruan tinggi, penyediaan akomodasi yang layak, serta integrasi layanan akademik dan non-akademik. Kolaborasi lintas kementerian, perguruan tinggi, organisasi […]
Sektor Hak Atas Keadilan dan Bantuan Hukum
Pemenuhan hak atas keadilan merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM internasional. Namun, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan hukum, baik dalam bentuk keterbatasan regulasi, aksesibilitas, maupun kapasitas aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum. Pembahasan RKUHAP 2025 serta evaluasi atas kebijakan bantuan hukum menunjukkan bahwa isu inklusivitas belum sepenuhnya […]
Rekomendasi Sektor Hak Atas Kesehatan
Diskusi tematik sektor kesehatan menegaskan bahwa meskipun regulasi nasional telah tersedia, seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan, implementasinya masih jauh dari optimal. Hambatan utama meliputi: belum tersedianya data by name by address, keterbatasan layanan rehabilitasi dan intervensi dini, ketimpangan geografis fasilitas, rendahnya kapasitas tenaga […]
