Banyak bukti menunjukkan, keberadaan (OPDis – Organizations of Persons with Disabilities) yang kuat menjadi tempat lahirnya aktor dan bertumbuhnya simpul gerakan inklusi difabel yang mengakar. Namun demikian tidak semua organisasi difabel tumbuh dalam ekosistem yang mendukung. Jejaring dan kesempatan bertumbuh yang terbatas masih menjadi kendala besar bagi sebagian besar organisasi.

Menguatnya komitmen atas inklusi disabilitas sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai strategi pembangunan tidak serta-merta membuka akses yang lebih baik bagi OPDis. Mereka masih belum banyak ter-expose ke publik maupun arena pembangunan. Demikian pula, terkadang terdapat kekhawatiran ketika harus berinteraksi dan membangun kolaborasi bersama OPDis.

Permasalahan kurangnya keterhubungan antara OPDis dan Mitra Pembangunan (Donor) cukup umum, terutama di negara berkembang atau komunitas yang inklusivitasnya masih terbatas. Untuk menjembatani keduanya, dibutuhkan ruang interaksi yang aman, terbuka, dan terstruktur agar masing-masing pihak bisa saling mengenal, membangun kepercayaan, dan memahami kebutuhan serta harapan satu sama lain. Interaksi dan keterhubungan ini akan mendekatkan tercapainya ’15 persen untuk 15 persen’ sebagaimana deklarasi Aman Berlin pada Global Disability Summit 2025.

Sebagai negara pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), Indonesia berkewajiban untuk memastikan partisipasi penuh dan bermakna bagi difabel dalam seluruh proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperkuat mandat ini dengan mewajibkan keterlibatan OPDis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam konteks kerja sama pembangunan, Mitra Pembangunan memiliki tanggung jawab etis dan normatif untuk:

• Mengakui dan melibatkan OPDis dalam interaksi, partisipasi dan kolaborasi yang bermakna, bukan hanya sebagai penerima manfaat; 

• Memastikan desain dan implementasi program yang mereka dukung bersifat inklusif disabilitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia; dan 

• Memfasilitasi penguatan kapasitas OPDis, termasuk melalui pendanaan langsung, pengembangan organisasi, dan pengakuan terhadap pengetahuan berbasis pengalaman (lived experience). 

Kolaborasi yang bermakna antara OPDis dan Mitra Pembangunan bukan hanya merupakan praktik baik, tetapi juga mandat hukum dan moral berdasarkan CRPD dan UU No. 8/2016 serta menjadi bagian dari International Disability Equity and Rights Strategy. Tanpa keterlibatan aktif OPDis, pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tentu hanya akan menjadi angan-angan.