TENTANG TEMU INKLUSI #5 2023

Pergerakan difabel di Indonesia akhir-akhir ini memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan. Pada tataran regulasi, Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengubah paradigma charity ke paradigma hak asasi manusia (human rights), menuntun perluasan paradigma dari sekedar model medis rehabilitatif ke model sosial, dan mendukung partisipasi difabel dalam perencanaan maupun praktik pembangunan. Setelah empat tahun Undang-Undang Disabilitas disahkan, beberapa peraturan pelaksana menyusul diundangkan, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas; PP No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND). Terbitnya berbagai regulasi tersebut menjadi pertanda kesiapan Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan inklusi difabel pada bidang perlindungan sosial, perencanaan pembangunan, pendidikan, hukum dan keadilan, serta perumahan dan fasilitas publik. Hal ini sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui UU No. 19 Tahun 2011 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Di tingkat lokal, beberapa daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota—termasuk Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang akan menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional 2023—juga telah memiliki peraturan daerah tentang difabel dan Roadmap Situbondo Inklusif, didukung dengan penganggaran yang lebih partisipatif dan responsif difabilitas. Semuanya merupakan praktik baik yang harus diapresiasi dan perlu terus diperluas.

Sementara itu, di level grassroots, gerakan difabilitas juga terus menguat dan meluas. Gerakan difabilitas tidak lagi sebatas di Jawa, melainkan telah bergerak ke berbagai daerah di tanah air, dari Aceh hingga ke ujung Papua. Organisasi-organisasi difabel maupun organisasi masyarakat sipil yang konsern pada isu difabilitas juga terus tumbuh. Mereka memperjuangkan inklusi difabilitas dari tingkat terkecil, desa, hingga tingkat nasional. Capaian atau kemenangan-kemenangan kecil hingga besar telah diraih dan pembelajaran dari sejumlah praktik baik itu telah dihimpun dan dibagi ke kalangan yang lebih luas. Untuk terus menjaga keberlanjutan gerakan para aktor inklusi difabel, Temu Inklusi Nasional akan kembali diadakan pada tahun 2023 dengan mempertemukan pegiat inklusi difabel di seluruh Indonesia.

  1. Berbagi pengalaman, gagasan dan sumberdaya di antara organisasi-organisasi difabel, organisasi-organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah dan mitra pembangunan dalam menguatkan upaya mewujudkan inklusi bagi difabel.
  2. Membangun penyadaran publik akan perspektif dan pemahaman positif atas keberadaan difabel dalam rangka mencapai kesetaraan dan inklusi sosial.
  3. Berkonsolidasi dan berjejaring untuk penguatan advokasi lintas-isu yang berkelanjutan.
  4. Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut kolaboratif antar-pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak difabel.

Keterlibatan penuh difabel mulai dari persiapan, acara hingga evaluasi.

  1. Peserta, pengunjung, serta penyelenggara difabel dan nondifabel diharapkan untuk bisa membaur dalam seluruh rangkaian kegiatan.
  2. Aksesibilitas sarana dan prasarana bagi difabel.
  3. Adaptasi dan modifikasi sederhana di beberapa fasilitas publik dalam lingkungan kegiatan.
  4. Pemenuhan kebutuhan aksesibilitas peserta dan pengunjung sepanjang pemberitahuan disampaikan sebelum acara dan sebatas ketersediaan sumberdaya pendukung kegiatan.
  5. Acara ini terbuka untuk seluruh anggota masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa.
  6. Siapa pun yang hadir, baik peserta, pengisi acara, penyelenggara, maupun pengunjung saling berinteraksi dan berbagi pengalaman.
  7. Setiap materi pengetahuan yang dibagikan dapat diadopsi oleh kelompok mana pun dan diterapkan di daerah asal dan organisasinya.
  8. Produk komersial terbatas oleh vendor yang telah ditunjuk panitia dan dijual dengan harga terjangkau. 
  9. Stand komersial tidak mencari laba besar, kecuali untuk menutup biaya produksi dan operasional. 
  10. Produk-produk lain yang dijual di ajang ini adalah makanan siap saji yang dikelola oleh kelompok-kelompok komunitas/warga.
  11. Menjunjung tinggi harkat dan martabat difabel, perempuan, dan anak-anak dengan mengembangkan potensi dan menghindarkan dari berbagai jenis kekerasan dan eksploitasi.