Diskusi Tematik 2

Pendidikan Inklusif sebagai langkah strategis menuju Indonesia Inklusif

  • Sebagai negara berkembang, Indonesia senantiasa melakukan terobosan-terobosan baru agar dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Pembangunan di berbagai sektor menjadi tanda bahwa Indonesia sampai saat ini masih memiliki ambisi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam membangun sebuah bangsa, pembangunan pendidikan menjadi hal fundamental untuk dilakukan.Dengan sumber daya manusia yang mumpuni maka pembangunan di setiap sektor akan berjalan dengan cepat dan berkesinambungan. Dalam mewujudkan pembangunan di sektor pendidikan, Pemerintah Indonesia selalu memprioritaskan pembangunan pendidikan dengan merencanakan anggaran sebesar 20% dari keseluruhan anggaran di APBN. Ini menunjukkan bahwa sebagai negara yang memiliki cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub pada Alinea ke-4

    Pembukaan UUD 1945. Cita-cita sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali dengan kata lain setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam Pendidikan tanpa melihat latar belakang agama, ras, suku, status sosial, dan disabilitas. Dalam penyelenggaraan system pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

    Sebagai negara yang penuh dengan keberagaman penting untuk membuat sistem pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Menilik dinamika yang terjadi selama satu dekade kebelakang, Indonesia senantiasa melakukan upgrading sistem pendidikan kearah yang positif. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya kesempatan yang sama bagi anak penyandang disabilitas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009.

    Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut, peserta didik penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan peserta didik lainnya untuk mengenyam pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga pada perguruan tinggi. Hal ini tentu harus disambut baik oleh setiap penyelenggara Pendidikan diberbagai daerah. Dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif sebagaimana amanat Peraturan

     

    Menteri diatas, perlu adanya penyatuan konspesi dari hulu ke hilir agar penyelenggaran pendidikan inklusif tidak hanya sekedar menjadi wacana kosong tanpa aksi. Perlu diketahui bersama bahwa, banyak sekali kendala yang terjadi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif utamanya di akar rumput. Banyak sekolah diberbagai daerah masih kebingungan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, contoh kecilnya adalah tenaga pengajar yang ada di berbagai sekolah masih kebingungan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini terjadi disebabkan oleh minimnya peningkatan kapasitas yang seharusnya di dapat oleh tenaga pengajar untuk dijadikan bekal dalam melakukan proses belajar mengajar. Di lain sisi, masih banyak tenaga pengajar atau stakeholder yang ada masih beranggapan bahwa peserta didik penyandang disabilitas tidak memiliki kapasitas yang memupuni dalam memahami ilmu pengetahuan.

    Anggapan demikian terjadi karena kurangnya mainstreaming disabilitas yang seharusnya sering dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini dinas yang mengurusi urusan pendidikan. Peran serta pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong terwujudnya pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan berbagai metode salah satunya melakukan preasure melalui kebijakan hukum baik peraturan daerah, peraturan gubenur, peraturan bupati/walikota sehingga ada keterikatan aturan yang harus ditaati oleh setiap lembaga penyelenggara pendidikan di daerah setempat. Sebagai contoh praktek baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang

    Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Melalui program Kerjasama yang dilakukan antara DRF/DRAF Bersama Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDiS), Pemerintah Kabupaten Situbondo berhasil menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Situbondo. Akan tetapi yang menjadi titik persoalan hari ini adalah bentuk implemetasi dari kebijakan yang telah ditetapkan, fakta dilapangan menggambarkan masih banyak sekolah yang tidak patuh dan tidak mampu melakukan penyelenggaraan Pendidikan inklusif. Ada berbagai penyebab yang melatar belakangi gagalnya penyelenggaraan Pendidikan inklusif yang di cita-citakan bersama seperti masalah kapasitas tenaga pengajar, mindset tenaga pengajar, dan mindset orang tua anak penyandang disabilitas.

    Kapasitas tenaga pengajar mencakup kompetensi dalam mengajar peserta didik penyandang disabilitas dan tenaga pengajar tidak mampu berinteraksi baik dengan peserta didik penyandang disabilitas.

    Sementara mindseat tenaga pengajar berkaitan dengan konsepsi yang beranggapan bahwa peserta didik penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan. Orang tua peserta didik dengan disabilitas juga kerap kali tidak percaya diri untuk menyekolahkan anaknya bersama peserta didik non disabilitas. Realitas ini menunjukkan bahwa selain melakukan preasure melalui kebijakan hukum, pemerintah juga harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan kepada sekolah. Hal ini dapat tercapai apabila penyelenggaraan pendidikan inklusif masuk dalam rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

     

    Tujuan :.

        • Mendorong adanya implementasi yang nyata atas peraturan perundang-undangan tentang pendidikan inklusif
        • Mendorong Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menjadi rencana strategis pemerintah dan pemerintah daerah.
        • Mendorong Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Masuk dalam Renstra Kementerian Pendidikan.
        • Mendorong terbentuknya kurikulum Pendidikan inklusif
        • Mewujudkan SDM penyelenggara Pendidikan yang inklusif.

    31 Juli 2023

    • ┬áPemantik Diskusi:

    Masfufah (SLB Matahati Banyuwangi)

    • Moderator: Sunarman Sukamto (dalam konfirmasi)

    Kompleks Kampus Universitas Ibrahimy